Bandara Muara Bungo Harus Selesai

Setelah pelaksanaan pemilukada gubernur Jambi selesai dilaksanakan, pekerjaan rumah bagi pemerintah, khsususnya pemerintah kabupaten Bungo adalah merampungkan proyek pembangunan bandara. Meskipun bupati Bungo (ZA) gagal dalam pemilihan gubernur, tentu ini bukan menjadi kendala. Gubernur jambi terpilih harus juga mendukung atas pembangunan bandar udara di kota muara bungo.

Bandara muara bungo sangat diharapkan agar pekerjaannya segera selesai dilaksanakan dan rampung. Karena selain mendorong peningkatan akses transportasi dari dan ke muara bungo ke seluruh daerah, keberadaan bandara ini juga membantu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat di kabupaten atau daerah disekitar muara bungo. Yang pasti, dari segi perekonomian akan terangkat, terbukanya lapangan kerja dan kemungkinan bertambahnya investor yang akan menanamkan modalnya di Bungo. Jangan hanya karena alasan politis, bandara ini tidak jadi atau tidak selesai. Kami segenap warga Bungo mendukung pemerintah agar segera mewujudkan harapan membangun Bandara muara Bungo.

Sebanyak 2.640 Guru di Bungo, Belum Disertifikasi

Saat ini, 2.640 guru di Kabupaten Bungo belum disertifikasi. Secara keseluruhan, jumlah guru di Bungo adalah 3.425 orang. Tahun ini, Bungo mendapatkan kuota 281 guru untuk sertifikasi.

“Itu merupakan kuota dari Depdiknas RI, untuk sertifikasi guru di Bungo,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan, S Budi Hartono, melalui Sekretaris Dinas, Hardius. Ditargetkan, pada 2015 seluruh guru telah disertifikasi.

Menurut Hardius, sertifikasi guru dilakukan karena masih banyak guru yang belum mengikuti pendidikan Strata 1 (S1). “Dengan adanya sertifikasi, diharapkan guru yang mengajar di sekolah dapat meningkatkan pendidikannya. Ini akan menunjang peningkatan mutu pendidikan di Bungo. Selain itu, tentunya otomatis juga akan berdampak pada profesionalisme profesi guru,” ujar Hardius.

Kualifikasi guru yang dapat diterima saat ini, adalah guru yang lulus dari Universitas Terbuka (UT) ataupun perguruan tinggi negeri (PTN) yang telah terakreditasi. “Sertifikasi guru telah dimulai sejak 2006 hingga 2009 lalu. Tahun ini juga tetap dilakukan sertifikasi,” tutur Hardius. Direncanakan pada minggu kedua Januari ini, akan dilakukan sosialisai sebelum dilaksanakan sertifikasi guru pada tahun ini.(*/rib)

Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas di Bungo cukup tinggi

MUARABUNGO – Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di Bungo sepanjang Januari hingga November 2009 tercatat 85 kasus. Diprediksi jumlah tersebut akan meningkat pada Desember 2009 nanti. “Itu bila dibandingkan angka kecelakaan pada 2008 yang mencapai 87 kasus,” kata Kasatlantas Polres Bungo Morry Ermond, Senin (7/12). Menurut Morry, lakalantas kebanyakan karena kelalaian manusia (human error). Selain itu, kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk menaati peraturan lalu lintas. “Ini yang sering menjadi penyebab kecelakaan,” katanya.

Secara rinci, dari 85 kasus kecelakaan tersebut, ada 66 kasus yang sudah pada tahap pelimpahan tersangka atau P-21. Selanjutnya, jumlah korban meninggal dunia mencapai 84 orang, luka berat 51, dan luka ringan 75. Kerugian materil mencapai Rp 597 juta.

Sementara tahun lalu, dari 87 kasus yang ada, 63 kasus sudah sampai P-21. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan sebanyak 83 orang, korban luka berat 45, dan korban luka ringan 79. Kerugian materil ditaksir mencapai Rp 444,9 juta.

Untuk mengurangi angka kecelakaan tersebut, Satlantas Polres Bungo telah melakukan berbagai sosialisasi mengenai tertib lalu lintas mulai dari penggunaan helm standar, meningkatkan kesadaran pengguna jalan untuk menaati rambu lalu lintas, serta hal-hal yang dapat berdampak pada kenyamanan pengendara. “Kendala yang dihadapi Satlantas di lapangan, keterlambatan warga menyampaikan informasi mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sehingga terkadang petugas baru tiba di lokasi satu hingga dua jam setelah kejadian,” kata Morry.

Kegiatan Penambang emas di Bungo masih marak

MUARABUNGO – Pemkab Bungo saat ini sedang giat-giatnya melakukan penertiban terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI). Sebelumnya Pemkab telah melakukan rapat koordinasi bersama dinas/instansi terkait termasuk Satpol PP dalam pembahasan penyelesaian masalah PETI yang masih marak tersebut.

Setelah rapat koordinasi itu, dinas terkait dan jajaran Polres Bungo juga turun ke lapangan untuk penertiban langsung aktivitas PETI di beberapa lokasi. Itu dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat yang tidak nyaman terhadap aktivitas PETI tersebut.

Penertiban PETI tersebut ternyata hanya sedikit dapat menjaring pelaku. Sebagian besar pelaku yang tidak terjaring diduga karena razia telah bocor.

Meski demikian, penertiban aktivitas tersebut akan tetap digelar. Mengenai waktu pelaksanaan, masih dirahasiakan. “Memang sengaja waktu pelaksanaan PETI tersebut dirahasiakan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaku PETI nanti benar-benar dapat terjaring dari penertiban tersebut dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku PETI,” ungkap Kepala Badan Kesbanglinmaspol Bungo Masril.

Sejauh ini, Pemkab Bungo bersama instansi terkait telah puluhan kali melakukan penertiban PETI, sepanjang Juni hingga Agustus. Kodim 0416 Bute pun ikut terlibat dalam razia itu.

Lokasi penertiban akan dipilih berdasarkan informasi dari masyarakat. “Kami ada informasi dari masyarakat sendiri yang memang merupakan warga sekitar di lokasi PETI tersebut. Tujuannya agar kami (Satpol PP, red) dapat memeroleh informasi bila akan turun ke lapangan untuk menertibkan PETI,” ujar Kepala Satpol PP Bungo Taufik Khaldy melalui Kasi Ops Satpol PP Faisal Imron.(dwy/rib)

Hari ini Jambi melaksanakan Tes CPNS

Peserta Dilarang Bawa Ponsel ke Ruang Ujian

JAMBI – Hari ini (29/11), ujian tertulis seleksi calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) digelar serentak di Pemprov dan kabupaten/kota di Jambi. Untuk mengantisipasi perjokian atau kejadian lain yang dapat mengganggu ujian, panitia menerjunkan ratusan pengawas. Selain itu, Satpol PP dan aparat kepolisian juga dilibatkan. Di Pemprov Jambi, misalnya, panitia mengaku, persiapan pelaksanaan tes tertulis semua sudah klir. “Kita sudah melakukan rapat terakhir persiapan tes tertulis pada Kamis (26/11), sekarang kita tinggal menunggu hari-H saja,” kata Kepala Biro Kepegawaian Pemprov Jambi Husnaini kemarin.

Menurut Husnaini, ada sekitar sepuluh gedung Pemda yang digunakan untuk ujian tertulis di lingkungan Pemprov Jambi, di antaranya Gedung Olahraga (GOR), Gedung Olah Seni (GOS), Akademi Farmasi di Kotabaru, Diklat STIE, Kesbanglinmas, Hall Olahraga Mayang, Gedung PDK Provinsi Jambi, Gedung PU, Museum Negeri Jambi, dan beberapa gedung milik daerah lainnya.

Ada penanggung jawab tes di tiap gedung. Asisten I Setda Provinsi Jambi Fahrurozi, misalnya, bertanggung jawab atas pelaksanaan tes CPNS di GOR. Lalu Asisten II Zubaidir bertanggung jawab pada pelaksanaan di GOS. “Kita juga melibatkan kepala dinas, staf mereka, pegawai BKD, hingga Satpol PP,” jelasnya.

Namun Husnaini tidak menyebutkan angka pasti jumlah pengawas yang diterjunkan untuk mengawasi pelaksanaan CPNS kali ini. “Jumlah pasti saya lupa. Pokoknya hingga ratusan,” ujarnya.

Husnaini mengatakan, soal ujian akan tiba dari Jakarta ke Jambi hari ini (28/11). Masing-masing BKD kabupaten/kota/Provinsi akan menjemput soal tersebut di Bandara Sultan Thaha. “Kita juga melibatkan Satpol PP untuk pengamanan soal tersebut,” tambahnya.

Dari bandara, selanjutnya soal akan dibawa ke BKD masing-masing untuk disimpan hingga pelaksanaan ujian digelar. “Itu agar soal benar-benar aman, karena sifatnya sangat rahasia,” ujarnya.Bagaimana sistem penilaian dalam tes CPNS itu? Husnaini mengaku tidak tahu-menahu tentang pembuatan soal maupun sistem penilaiannya, karena langsung ditangani tim dari Universitas Indonesia (UI) yang sudah bekerja sama dengan pemerintah. “Sepenuhnya kita serahkan dengan pihak UI, mulai dari pembuatan soal hingga penilaian,” ujarnya.

Sementara itu, di Merangin, selain melibatkan Satpol PP untuk mengawasi pelaksanaan ujian, panitia juga melibatkan aparat kepolisian dari Polres Merangin. Panitia telah menetapkan sembilan lokasi tempat pelaksanaan ujian. “Setiap ruangan akan diawasi satu pengawas. Dia akan dibantu 2-3 anggota polisi dan beberapa Satpol PP,” kata Kasubbag Umum dan Kepegawaian BKD Merangin Safrizal kemarin.

Gila! Biaya Pasang Listrik di Kuamang kuning Rp 6,4 Juta?

Sejumlah warga Unit 11, 12, dan 13 Kuamang Kuning, Kabupaten Merangin, Jambi, terkejut dan mengeluh dengan tingginya biaya pemasangan listrik yang mencapai Rp 6,4 juta. “Kami kaget dengan biaya sebesar itu, dan kami tidak punya cukup uang untuk membayar,” kata Murjani, warga Unit 11 Kuamang Kuning saat bertemu dengan anggota DPRD, Merangin Syamsul Anwar, Jumat (20/11).

Sebelumnya, warga Unit 11, 12, dan 13 Kuamang Kuning mendapat bantuan pemasangan jaringan tegangan menengah (JTM) dari Pemkab Merangin melalui anggaran APBD Merangin tahun 2009 sebesar Rp 1,6 miliar.

Bantuan yang diberikan Pemkab tersebut tidak termasuk jaringan tegangan rendah (JTR) dan trafo. Saat ini, pembangunan jaringan di Kuamang Kuning tersebut belum teraliri listrik. Menurut Murjani, biaya pemasangan sebesar Rp 6,4 juta tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama panitia Unit 11, 12, dan 13, tetapi kami tidak dilibatkan dalam kesepakatan itu. “Yang jelas biaya pemasangan itu terlalu mahal, kami minta dikurangi,” kata Murjani bersama sejumlah warga Unit 11, 12, dan 13.

Merangin Syamsul Anwar mengatakan, besarnya biaya pemasangan listrik itu sudah disepakati bersama antara warga Unit 11, 12, dan 13, pembelian kabel JTR dan trafo dilakukan secara swadaya.

Jika harus menunggu bantuan Pemkab Merangin, pemasangan masih lama karena itu warga sepakat untuk membeli sendiri kabel JTR, trafo, dan tiang listrik. “Karena itu, biayanya ditetapkan Rp 6,4 juta karena warga ingin listrik cepat masuk,” tutur Syamsul.

Sementara itu, warga di dua desa di Kabupaten Merangin, yakni Desa Sungai Putih dan Desa Bukit Beringin, dalam waktu dekat akan menikmati listrik karena Kwh atau ampere meter untuk dua desa tersebut telah tersedia, tinggal pemasangan.

Manajer PT PLN Ranting Bangko Mudrika mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 700 unit ampere meter untuk pemasangan listrik di dua desa itu yang masuk program listrik masuk desa. Program listrik masuk desa merupakan program pemerintah pusat, anggarannya bersumber dari APBN.

Mudrika mengakui, masih banyak desa di Kabupaten Merangin yang belum menikmati aliran listrik atau sekitar 40 persen dari total 202 desa di Merangin. “Diharapkan pada 2013, semua desa di Merangin sudah teraliri listrik.” ujarnya.